Problematika Hukum Keluarga Kontemporer: Analisis Hukum Positif (UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975)
Contemporary Family Law Issues: Analysis of Positive Law (Law No. 1 of 1974 and Government Regulation No. 9 of 1975)
Abstract
ABSTRACT
The contemporary family law issues in Indonesia are numerous, especially as we enter an era where everything unfolds rapidly, impacting the stability of the family as the smallest unit in society. Ten issues analyzed in this research include: (1) marriage via teleconference and divorce over the phone, as reviewed under Law No. 1 of 1974 and Government Regulation No. 9 of 1975; (2) legal consequences of interfaith marriages; (3) joint property (gono gini) post-divorce; (4) mut'ah payments for career women; (5) divorce decisions without marriage certificates; (6) domestic violence; (7) the legality of polygamy; (8) clandestine divorces; (9) post-divorce child custody rights; (10) age restrictions on marriage. All are examined in the context of Law No. 1 of 1974 and Government Regulation No. 9 of 1975. The research aims to comprehensively address family law issues within the framework of positive law (Law No. 1 of 1974 and Government Regulation No. 9 of 1975). The research methodology involves literature review, utilizing primary sources such as Law No. 1 of 1974 and Government Regulation No. 9 of 1975, contemporary family law issues, and other sources serving as secondary references to ensure the research's comprehensiveness.
ABSTRAK
Problematika hukum keluarga kontemporer di Indonesia sangatlah banyak, apalagi dewasa ini memasuki era dimana segala hal bergulir dengan cepat yang berpengaruh pula pada stabilitas keluarga sebagai organisasi terkecil di masyarakat. Sepuluh problematika yang dianalisis dalam penelitian ini, di antaranya, (1) perkawinan melalui teleconference dan perceraian melalui telepon ditinjau dari UU no. 1 tahun 1974 dan PP no. 9 tahun 1975; (2) akibat hukum perkawinan beda agama; (3) harta bersama (gono gini) pasca perceraian; (4) pemberian mut’ah wanita karir; (5) putusan perceraian tanpa akta perkawinan; (6) kekerasan rumah tangga; (7) bagiamana hukum poligami; (8) perceraian di bawah tangan; (9) hak asuh anak pasca perceraian; (10) pembatasan usia perkawinan. Semuanya ditinjau dari UU no. 1 tahun 1974 dan PP no. 9 tahun 1975. Hasil dari tujuan penelitian ini diharapkan mampu menyelesaikan problematika hukum keluarga secara komprehensif ditinjau dari hukum positif (UU No. 1 tahun 1974 dan PP no. 9 tahun 1975). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan sumber primernya adalah UU no. 1 tahun 1974 dan PP no. 9 tahun 1975, problematika hukum keluarga kontemporer, dan sumber lain yang membantu penelitian ini agar komprehensif digunakan sebagai sumber sekunder.
Downloads
References
Abdullah, H.B.A. dan Saebani, B.A. (2013). Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim. Bandung: Pustaka Setia.
Anwar, AH. (2022). Pelaksanaan Poligami Dalam Hukum Perkawinan Sebagai Hukum Positif Di Indonesia. Ensiklopedia Education Review, Vol. 4 No 3, hal, 283.
Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Media Syari’ah, Vol. 22, No. 1. hal, 50.
Ardhian, dkk (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama. Privat Law Vol. III No 2. hal, 100.
Arief, MZ. (2015). Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Proseding Call For Paper ISBN : 978-602-19681-6-1.
Bahri, S dan Adama. (2011). Akibat hukum perkawinan beda agama menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol. 2; No. 1. hal, 75.
Darmawijaya, E. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Vol. 1, No. 1, hal 27.
Hadidjah & Jamaa, L. (2017). Hukum Islam & Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Banten: STAIN Ambon Press.
Hasan, M. (2011). Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Harimurti, DA. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif
Hifni, M. dan Asnawi. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 1 Nomor 1. Hal, 39.
Hukum Islam. Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03 | No.02. hal, 149.
Jannah, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama. ISTI‘DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No.2. hal, 178.
Kompilasi Hukum Islam. (2000). Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
Luqyana, N. (2021). Keabsahan Perkawinan Melalui Media Online Menurut Hukum Hindu Dan Hukum Positif. Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Majana, S. (2018). Penentuan Mut’ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia. Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam Vol. 3, no. 1. hal, 68.
Martha, AE. (2013). Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
Nasution, K. (2009). Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. Yohyakarta: Academia.
Natsif, FA. (2018). Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). Al-Qadau Volume 5 Nomor 2. Hal, 176.
Nurcholis. (2014). Refleksi Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Filsafat Hukum Keluarga Islam. Tafaqquh; Vol. 2 No. 1. hal, 61.
Nuroniyah, Wardah. (2017). Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 131 Vol.2, No.1, hal. 131.
Pangestu, RD. (2020). Tinjauan Yuridis Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Perkawinan Di Indonesia. Jurnal Actual Volume 10 Nomor 1. hal, 26.
Pitrotussaadah, dan Mintarsih, M. (2020). Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam. Jurnal Muttaqien, Vol. 1. No. 1 Juli 2020, 74 – 84.
Putrayasa, dkk. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/Pn.Sgr). e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 1. hal, 197.
Putri, EA. dan Wahyuni, WS. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Mercatoria, 14 (2) Desember 2021: 94-106.
Rasjidi, L. (1991). Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia. Bandung: Rosdakarya.
Rochaeti, E. (2013). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01. hal, 650.
Saebani, BA. (2018). Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kombinasi: (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
Syamsurrizal, E. (2016). Perceraian Di Bawah Tangan Telaah Hukum Islam terhadap Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Studi di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Provinsi Banten). Tesis. Program Pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Wahyuni, S. (2008). Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Istri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh. Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1. hal, 18.
Yaqin, Husnul. (2007). Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon.
Yusrizal, dkk. (2016). Penggunaan Instrumen Hukum Poligami Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Kaitannya Dengan Asas Monogami Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 4, No. 2. hal, 25.
Zein, SE. (2004). Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurispridensi dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Copyright (c) 2023 Eva Nur Hopipah, Abdullah Syafe'i
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
The copyright for all articles published in JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial is retained by the authors. Upon submission, authors grant the journal the right of first publication. The copyright holder, identified as the authors, is clearly stated on the full text of all published articles (both HTML and PDF formats). Authors are free to enter into separate, additional agreements for the non-exclusive distribution of the article (e.g., posting to institutional repositories or publishing in books), provided that the initial publication in JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial is acknowledged.
JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, publishes all content under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license. This license permits others to share, remix, adapt, and build upon the work for commercial purposes, provided the original work is properly attributed to the authors and the journal.
The full text of published articles includes clear information about the licensing terms, ensuring that users are aware of how the content can be used. The terms of the Creative Commons license are available on the journal’s website, and a direct link to the relevant Creative Commons license is provided for each article.
Authors are encouraged to post their work in institutional repositories or on personal websites prior to and during the submission process, as it may lead to increased visibility and citation. Authors should provide appropriate credit when distributing their work in these alternate formats.
.svg_1.png){kind=logo}
